Lamongan // Detkdki.online Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) di Kecamatan Brondong berlangsung memanas. Massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran ketahanan pangan di sejumlah desa.
Usai kegiatan doa bersama di Pendopo Kecamatan Brondong, Camat Brondong, Nurul Khumaidah, menemui massa aksi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden ABJI, Suliono, menyayangkan adanya agenda doa bersama yang dinilai berbenturan dengan aksi yang sebelumnya telah diberitahukan secara resmi.
“Orang Jawa itu punya etika. Kalau memang ada jadwal yang sama, seharusnya bisa berkirim surat. Dengan kejadian ini kami menganggap ada upaya kongkalikong karena takut didemo ABJI,” tegas Suliono.
Ia juga menyebut hasil investigasi tim ABJI menguatkan dugaan adanya penyimpangan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Brondong, Nurul Khumaidah, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji meningkatkan profesionalitas dalam pengawasan penggunaan anggaran desa.
“Saya memohon maaf atas kejadian ini dan berterima kasih atas masukan dari panjenengan semua. Ke depan saya akan lebih profesional dan lebih teliti dalam pengawasan,” ujarnya.
Setelah sempat terjadi ketegangan, perwakilan ABJI akhirnya diterima melakukan audiensi bersama kepala desa dan pengurus BUMDes di dalam pendopo.
Dalam audiensi tersebut, ABJI memaparkan hasil investigasi terkait penggunaan dana ketahanan pangan di Desa Sumberagung dan Desa Labuhan.
ABJI menyoroti dugaan pengadaan sapi di Desa Sumberagung yang dinilai tidak sesuai aturan karena pengadaan disebut dilakukan melewati tahun anggaran. Tim investigasi sebelumnya juga mengaku hanya menemukan kandang kosong saat melakukan pengecekan lapangan.
Sementara itu, Kepala Desa Sumberagung berdalih kondisi tersebut dipengaruhi wabah Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK.
Selain itu, ABJI juga menyoroti program budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah digelontorkan. Pihak desa mengakui program tersebut belum memberikan hasil maksimal.
ABJI menegaskan program ketahanan pangan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, ABJI memberikan apresiasi kepada Desa Lembor dan Desa Lohgung yang dinilai lebih optimal dalam pengelolaan anggaran ketahanan pangan.
Audiensi berakhir dalam suasana tegang setelah Kepala Desa Labuhan tersulut emosi karena merasa dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Namun, ABJI menegaskan pihaknya hanya menyampaikan hasil investigasi serta aspirasi masyarakat tanpa menyudutkan pihak tertentu. Ibnu/Lamongan
Redaksi//
Detikdki.online
Investigasi
