PROBOLINGGO | DETIK DKI – Ketua DPD MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur, R. Zainal Fatah, bersama Sekretaris DPD MADAS Jawa Timur, Imron Rosadi, menyatakan dukungan penuh terhadap Polres Probolinggo dalam menindaklanjuti kericuhan yang terjadi pada Rabu malam, 28 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian audiensi dan silaturahmi keluarga besar MADAS dengan Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar di Mapolres Probolinggo, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, jajaran DPD MADAS Jawa Timur menegaskan bahwa tindakan kericuhan hingga pemblokadean Jalan Pantura yang membawa nama organisasi bukan merupakan bagian dari aktivitas maupun instruksi organisasi MADAS yang mereka naungi.
Ketua DPD MADAS Jawa Timur, R. Zainal Fatah, menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan tindakan premanisme dalam bentuk apa pun. Ia meminta agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme komunikasi dan jalur hukum, bukan dengan tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
“Kami keluarga besar MADAS mendukung penuh institusi kepolisian dalam penegakan hukum. Kami berharap Polres Probolinggo dapat menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pemblokadean jalan, tindakan premanisme, maupun pelanggaran hukum lainnya. Termasuk dugaan peredaran rokok ilegal yang saat ini menjadi bagian dari persoalan yang perlu didalami,” tegas R. Zainal Fatah.
Ia menilai, tindakan yang terjadi pada Rabu malam tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap nama baik organisasi di mata masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas agar tidak mencampuradukkan identitas organisasi dengan tindakan pihak-pihak yang menggunakan nama MADAS tanpa keterkaitan yang dapat dipastikan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPD MADAS Jawa Timur, Imron Rosadi, menyampaikan bahwa MADAS menyerahkan sepenuhnya proses penanganan peristiwa tersebut kepada Polres Probolinggo.
“Kami mendukung penuh Polres Probolinggo untuk mengusut dan menindaklanjuti peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum. Kami tidak ingin ada pihak yang bertindak secara premanisme tanpa koordinasi yang jelas, apalagi sampai mengganggu kepentingan masyarakat. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Imron.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyikapi informasi yang berkembang, khususnya mengenai identitas organisasi yang disebut dalam peristiwa tersebut.
“Kami berharap masyarakat dapat membedakan mana MADAS, Madura Asli Daerah Anak Serumpun, dan mana pihak yang hanya menggunakan nama MADAS untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jangan sampai tindakan oknum merugikan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik organisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, kedua pimpinan DPD MADAS Jawa Timur tersebut menyampaikan bahwa dukungan terhadap kepolisian bukan sebatas pernyataan, melainkan bentuk komitmen untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
MADAS juga menegaskan tidak akan memberikan pembenaran terhadap tindakan yang melanggar hukum, siapa pun pelakunya dan apa pun organisasi yang dibawanya.
Dengan demikian, MADAS menyerahkan sepenuhnya penanganan kericuhan Rabu malam, termasuk dugaan peredaran rokok ilegal dan pemblokadean jalan, kepada aparat kepolisian agar dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. (Syl)
