SAMPANG, // Detikdki.online Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madura Asli Sedarah (MADAS) mulai menata ulang kekuatan organisasinya di Kabupaten Sampang. Langkah tersebut ditandai dengan pencabutan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sampang yang sebelumnya dinilai tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan organisasi.
Keputusan itu tertuang dalam SK Nomor: 031/SK/DPP/MADAS/IV/2026 yang diterbitkan pada 15 April 2026 di Surabaya. Tak berhenti pada pencabutan, DPP kini bergerak cepat menyusun formasi kepengurusan baru yang disebut-sebut akan lebih solid dan terstruktur.
Wakil Sekretaris Umum DPP MADAS, Abdul Azis, mengungkapkan bahwa pembentukan kepengurusan baru di Sampang saat ini tengah dalam tahap percepatan. Dari total 14 kecamatan, sebagian besar struktur telah berhasil dibentuk.
“Prosesnya terus berjalan. Dari 14 kecamatan, saat ini sudah terbentuk di 9 kecamatan. Sisanya sedang kami rampungkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan, perombakan ini bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. DPP telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus sebelumnya, termasuk dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketidakpatuhan terhadap instruksi organisasi.
“Ini hasil evaluasi panjang. Kami melihat ada ketidaksesuaian dalam menjalankan roda organisasi, sehingga langkah tegas harus diambil,” tegasnya.
Di sisi lain, Abdul Azis juga meluruskan berbagai isu yang berkembang terkait legalitas MADAS Sedarah di Sampang. Ia memastikan bahwa seluruh proses administrasi, mulai dari SK hingga kartu tanda anggota (KTA), berada di bawah kendali DPP.
Foto bersama pengurus Madas sedarah DPC sampang yang akan di lantik oleh dpp
“Semua dokumen resmi ada di kami. Bahkan sejak awal, proses pembentukan dan pengesahan di Sampang dilakukan melalui DPP,” jelasnya.
Dengan struktur baru yang tengah disiapkan, DPP MADAS menargetkan Sampang menjadi pusat aktivitas organisasi ke depan. Pengukuhan kepengurusan baru pun direncanakan akan digelar dalam skala besar sebagai bentuk konsolidasi sekaligus penguatan basis.
Tak hanya fokus pada internal organisasi, MADAS Sedarah juga menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya dalam memperjuangkan keadilan hukum.
“Kami ingin hadir untuk mereka yang membutuhkan. Prinsip kami jelas, berdiri bersama rakyat kecil,” kata Abdul Azis.
Lebih jauh, DPP bahkan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa aksi yang lebih luas, termasuk pengawalan kasus hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya, Polda Jawa Timur, hingga rencana membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI.
“Ke depan akan ada gerakan yang lebih besar. Kami ingin memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius,” pungkasnya.
Redaksi//
Detikdki.online
(Aziz)
