Bangkalan // Detikdki.online Badan Gizi Nasional (BGN) Bangkalan Harus menjatuhkan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang Nakal melanggar standar operasional. Hal ini memicu di Wilayah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Informasi di Lapangan sistem pengawasan dan akreditasi. harus tegas
Mukri Menanggapi Sebagai Kontrol Sosial mendorong BGN untuk memperkuat pengawasan melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur. Ia menilai sertifikasi yang diberikan kepada SPPG harus benar-benar menjadi jaminan kualitas dan keamanan pangan, bukan sekadar formalitas administratif.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Mukri dalam keterangan Sabtu (27/03/2026).
168 Unit Satuan Pelayana pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangkalan untuk Program Makan Bergizi Gratis MBG dengan sebanyak 117 dapur beroperasi Namun 34 dapur sempat dihentikan sementara karena kendala dokumen SLHS
Berdasarkan rencana BGN, setiap dapur MBG diwajibkan memiliki tiga sertifikasi utama, yakni laik hygiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Ketiga instrumen tersebut dipandang sebagai sistem pengamanan untuk mencegah risiko seperti keracunan makanan maupun distribusi makanan yang tidak layak konsumsi.
Mukri, mengingatkan bahwa efektivitas sertifikasi sangat bergantung pada penegakan aturan di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat, sertifikat yang dimiliki dapur MBG berpotensi hanya menjadi pelengkap administratif tanpa menjamin kualitas layanan.
“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tegasnya.
Ia menilai langkah BGN dalam menjatuhkan sanksi kepada SPPG merupakan awal yang baik dalam penegakan disiplin. Namun ke depan, sistem akreditasi diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan mampu mencegah pelanggaran sejak awal melalui mekanisme evaluasi yang ketat dan berkelanjutan.
Dengan demikian, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi penting agar anggaran besar yang digelontorkan negara benar-benar menghasilkan manfaat maksimal.
“Ke depan, nya kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkas Mukri
Redaksi//
Detikdki.online
(Pewarta :Aziz)
