GOWA// Ketua Divisi Hukum, Politik dan HAM Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB), Muh Irwan SH, mengingatkan masyarakat atau siapapun itu agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait isu yang menyeret nama Bupati Gowa, Husniah Talenrang. Menurutnya, setiap dugaan penyebaran informasi melalui media elektronik harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Irwan menegaskan bahwa dalam ketentuan hukum terdapat dua unsur penting, yakni “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, yang menjadi dasar penilaian terhadap dugaan pencemaran nama baik maupun penyebaran informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.
“Setiap pihak harus bijak dalam menyikapi isu yang berkembang di ruang publik. Hingga saat ini belum ada bukti sah yang diperlihatkan kepada publik terkait isu tersebut. Karena itu, semua pihak sebaiknya mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).
Ia juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa penyebaran rekaman video, foto, maupun informasi pribadi tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran dalam UU ITE maupun ketentuan pidana lainnya.
Selain menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial, Irwan turut mengapresiasi langkah anggota DPRD Kabupaten Gowa yang menjalankan fungsi pengawasan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sejumlah persoalan dugaan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, forum RDP seharusnya difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan serta mendorong percepatan penanganan perkara oleh Aparat Penegak Hukum (APH), bukan membahas hal-hal yang berpotensi menimbulkan polemik di luar substansi hukum.
“Ke depan, TIB akan terus mendorong pengawasan terhadap dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme yang sesuai aturan, dengan harapan tercipta penegakan hukum yang objektif dan profesional,” katanya.
Irwan menambahkan, beberapa kasus dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi perhatian publik diketahui telah berada dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum di tingkat Polda Sulawesi Selatan.
Karena itu, ia menilai setiap forum resmi sebaiknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum maupun merugikan pihak tertentu sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap
Redaksi//
Detikdki.online
Team
