SAMPAANG // Kecurigaan mendalam melanda warga Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Pengelolaan pemerintahan desa setempat dinilai tak lagi mengutamakan kepentingan umum, melainkan seolah dijadikan lahan usaha sendiri dan hak milik satu lingkaran keluarga besar. Hal ini terlihat sangat jelas dari susunan orang-orang yang menduduki jabatan penting di dalam struktur perangkat desa.
Berdasarkan data yang dihimpun, susunan pengurus keuangan dan pengelola administrasi desa terasa sangat janggal dan mengundang tanda tanya besar:
✅ Jabatan Bendahara Desa dipegang oleh anak dari penanggung jawab utama/mentor;
✅ Petugas Operator Desa dijabat oleh pasangan suami istri dari bendahara tersebut;
✅ Bahkan satu jabatan perangkat lainnya pun diisi oleh adik kandung sang bendahara.
Seluruh posisi kunci yang mengatur uang dan data desa ternyata dikuasai oleh satu ikatan kekerabatan erat. Warga pun bertanya: “Apakah jabatan pemerintahan ini sudah diperjualbelikan atau memang sengaja disiapkan khusus hanya untuk keluarga sendiri saja?”
Ketiadaan keterbukaan makin memperkuat dugaan buruk tersebut. Rincian penggunaan dana desa, bantuan sosial, hingga laporan kinerja sama sekali jarang atau tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Warga tidak tahu dari mana uang itu masuk, dipakai untuk apa saja, dan berapa sisa yang tersisa.
“Lucu dan aneh rasanya. Semua yang pegang uang dan catatan adalah satu keluarga. Bagaimana kami bisa percaya tidak ada rekayasa atau pengambilan keuntungan sendiri? Dimana aturan yang melarang benturan kepentingan?” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.
Menurut peraturan yang berlaku, pengisian jabatan perangkat desa wajib dilakukan secara terbuka, adil, dan bebas dari hubungan keluarga dekat agar pengawasan tetap berjalan sehat. Pengumpulan jabatan oleh satu keluarga rawan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, ketidakjujuran keuangan, serta menutup peluang warga lain yang berkemampuan untuk mengabdi.
Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Majangan berharap pihak berwenang mulai dari Kecamatan hingga Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Sampang segera turun tangan memeriksa dugaan pelanggaran ini. Warga menuntut perbaikan struktur kepengurusan dan keterbukaan laporan keuangan desa secara rinci dan nyata, bukan sekadar janji manis yang tak pernah terbukti.
Redaksi//
Detikdki.online
(Team
