PROBOLINGGO | DETIK DKI – Jajaran pengurus organisasi Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) tingkat Kecamatan menyelenggarakan pertemuan audiensi strategis guna membahas penguatan program pengawasan dan kontrol sosial di tingkat akar rumput.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut dihadiri langsung oleh Bendahara BIDIK, Kifli, beserta jajaran fungsionaris utama organisasi di tingkat kecamatan.
Audiensi difokuskan pada sinkronisasi program kerja jangka pendek, khususnya dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut memantau kinerja aparatur pemerintah serta transparansi penggunaan anggaran publik di wilayah kecamatan.
Guna memperluas dampak pengawasan sosial serta menjaga kondusivitas wilayah, pengurus BIDIK tingkat Kecamatan secara resmi menggandeng dan menyatakan kolaborasi strategis bersama Dewan Pimpinan Cabang Madura Asli Daerah Anak Serumpun (DPC MADAS) Probolinggo Raya. Sinergi lintas organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat barisan penegakan supremasi hukum sekaligus menjadi motor penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih solid.
Dalam kesempatan tersebut, Kifli selaku Bendahara menegaskan pentingnya akuntabilitas dan soliditas internal organisasi yang didukung oleh jejaring kemitraan yang kuat.
“Sebagai bagian dari pilar kontrol sosial, penguatan struktur koordinasi di tingkat kecamatan adalah kunci. Melalui kolaborasi bersama DPC MADAS Probolinggo Raya, kita harus memastikan kehadiran organisasi mampu memberikan dampak positif, edukasi anti-korupsi, serta menjadi mitra strategis yang kritis sekaligus menjaga kondusivitas pembangunan di wilayah Probolinggo,” ujarnya.
Pertemuan ini melahirkan beberapa poin kesepakatan krusial, di antaranya rencana pelaksanaan pemantauan bersama secara berkala terhadap kualitas pelayanan publik serta optimalisasi posko pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan dengan melibatkan peran aktif keanggotaan dari kedua belah pihak.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen dan kesolidan seluruh pengurus dalam mengawal visi organisasi menuju penyelenggaraan tata kelola wilayah yang bersih, transparan, dan berintegritas. (Syl)
