ACEH TAMIANG — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Menurut Presiden, pemerintah tetap memandang serius bencana yang terjadi, namun penanganannya dinilai masih dalam kapasitas yang mampu ditangani oleh negara tanpa harus menaikkan status ke level nasional.
“Kita mempunyai 38 provinsi dan bencana ini berdampak di tiga provinsi,” kata Presiden dalam kunjungan kerjanya di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025). “Jadi, sementara tiga provinsi ini masih mampu dihadapi dan tidak perlu menyatakan bencana nasional.”
Tiga provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—seluruhnya mengalami banjir dan longsor selama beberapa pekan terakhir dengan dampak kerusakan yang cukup luas. Meski demikian, Kepala Negara menilai kapasitas pemerintah pusat dan daerah masih cukup untuk melakukan penanganan secara optimal.
Presiden menekankan bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional tidak berarti negara mengabaikan kondisi masyarakat. Sebaliknya, penanganan bencana menurutnya menjadi prioritas pemerintah, yang ditunjukkan dengan kehadiran langsung para menteri Kabinet Merah Putih di lokasi-lokasi terdampak.
“Nyatanya dari seluruh anggota kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini,” ujarnya. “Dua sedang bertugas di Aceh Utara, 10 menteri di Aceh, dan beberapa lainnya sedang berada di lokasi bencana lain.”
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung upaya tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ia juga menambahkan bahwa selain tiga provinsi di Sumatra, beberapa kabupaten lainnya di wilayah lain juga menghadapi masalah serupa sehingga respons pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kami memandang sangat serius dan akan habis-habisan untuk membantu, dan sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk mengatasinya,” lanjut Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka peluang bagi pihak lain yang ingin ikut serta membantu, termasuk dari diaspora Indonesia di luar negeri. Namun, ia meminta seluruh bentuk bantuan disalurkan sesuai dengan mekanisme resmi pemerintah.
“Kalau ada pihak yang tulus dan ikhlas mau membantu, ya jelas sebagai manusia masa menolak bantuan,” katanya. “Asalkan bantuannya itu jelas. Saya sampaikan, kepada pihak yang ingin memberi sumbangan, ya silakan, monggo.”
Mekanisme pengiriman bantuan, menurut Prabowo, bisa diawali dengan mengirim surat kepada pemerintah pusat yang menunjukkan maksud dan bentuk bantuan yang akan diberikan. Pemerintah lantas akan meneruskan dan menyalurkan bantuan tersebut melalui jalur resmi, ditujukan kepada para gubernur di tiga provinsi terdampak.
“Kalau bantuannya ikhlas dan tulus, nanti kami serahkan kepada para gubernur,” tegasnya. “Yang penting, mekanisme dan prosedurnya harus jelas.”
Presiden juga menyoroti pentingnya keikhlasan dalam memberikan bantuan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengalami kasus di mana bantuan yang awalnya diberikan justru kemudian ditagih. Oleh karena itu, ia menekankan agar seluruh bentuk dukungan diberikan tanpa syarat, dengan niat sungguh-sungguh untuk meringankan beban rakyat.
“Harus ikhlas. Karena kami pernah mengalami, dibantu, tetapi ujung-ujungnya ada juga yang menagih,” ujarnya. “Tapi kita tetap berpikir positif. Yang penting adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat.”
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa Presiden juga telah memimpin rapat koordinasi dengan para menteri terkait, guna memastikan percepatan pemulihan pascabencana. Rapat tersebut juga melibatkan gubernur dan bupati dari daerah terdampak.
“Beliau melaksanakan rapat koordinasi dengan menteri terkait untuk mendapatkan laporan dari gubernur dan bupati,” ujar Prasetyo. “Intinya, beliau ingin proses pemulihan dilakukan secepatnya. Jika ada hambatan, cari jalan keluarnya.”
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah koordinatif, dukungan anggaran, logistik, hingga distribusi tenaga relawan dan layanan publik dilakukan secara terpadu. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mendukung proses pemulihan yang kini tengah digencarkan di berbagai daerah terdampak bencana. (*)
